Indonesia: Penganut Ekonomi Klasik

Indonesia: Penganut Ekonomi Klasik
Oleh : Syahrir

Dewan Pakar Syarikat Islam
Direktur Analisis Fiskal dan Moneter

Rasio pendapatan perkapita masyarakat Indonesia, jauh lebih kecil, di banding besarnya jumlah utang luar negeri. (Tak perlu dimunculkan angkanya, karena mudah didapatkan di google, atau tak perlu saya munuliskan rumusnya, karena bagi pembaca yang bukan ahli ekonomi, bisa “pusing”).

Aplikasi serta realitasnya, ketika sebuah negara, dan masyarakat mengandalkan peningkatan nilai teransaksi untuk menaikkan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan turunannya, dari utang luar negeri, maka seluruh fundamental ekonomi akan tergerus. Imbasnya adalah, capaian pembangunan ekonomi merosot sampai titik terendah.

Bahkan, jauh sebelum Adam Smith menemukan rumus ekonomi (market mekanisme atau mekanisme pasar) realitasnya, tak ada sebuah pemerintahan negara, berani mengambil resiko, menggerakkan pembangunan ekonomi, dengan mengandalkan atau bersandar pada bantuan luar negeri, termasuk utang.

Faktanya, negara negara Eropa pada zaman sebelumnya, lebih memilih menjajah negara lain, dibanding mengutang. Alasannya, resiko utang sangat tinggi. Diantaranya, mampu membangkrutkan pemerintah, rakyat dan bangsa, hingga berujung pada runtuhnya, atau bubarnya serta hilangnya sebuah negara. Satu lagi, generasi berikut, akan menanggung segala resikonya.

Persepsinya, bagi pengambil kebijakan atau top policy bidang ekonomi di pemerintah Indonesia, beranggapan, bahwa tidak memiliki korelasi antara utang atau bantuan luar negeri dengan gagal dan bubar serta runtuhnya sebuah negara. Hingga pilihannya, tetap lebih takut kehilangan pada dua sumber pendapatan, yakni utang dan Investor, atau investasi asing. Padahal, dua sumber dana pendapatan keungan negara tersebut, potensinya lebih rasional untuk mematikan pendapatan rakyat, bangsa dan negara. Sepertinya, pemerintah sangat takut, jika tidak mengambil resiko utang, dengan alasan investor akan lari, atau kabur, atau tidak menanamkan investasi di dalam negeri. Muara di ketakutan itu, maka jadilah Indonesia sebagai surga bagi negera negara pendonor atau pemberi pinjaman. Buktinya, Indonesia telah jadi timbunan investasi asing dan “ladang uang” bagi investor.

Tetap diakui, dari rumus dan realitas ekonomi menyatakan bahwa negara yang di banjiri investor asing, akan mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, di Indonesia, akibat meningkatnya investor dan investasi asing, pertumbuhan ekonomi tetap rendah, dan juga pengangguran cukup tinggi serta tingkat penurunan angka kemiskinan tidak terjadi.

Mengapa?. Jawabannya, flight money di dalam negeri sangat tinggi. Investor hampir tak berani menyimpan laba dan pendapatannya di bank pemerintah dan bank dalam negeri. Alasannya, mereka takut. Selain itu, kebijakan pemerintah hampir tidak ada batasan untuk membawa uang “kabur” ke luar negeri. Sehingga investor asing lenggangkangkung bawa uangnya ke negara asal.

Faktanya, pengusaha asing, jika menanamkan investasi melalui industri dan sejenisya, tetap tenaga kerja dari negara mereka, bayar gajinya dengan mata uang mereka, juga untung dan hasilnya semua dibawa ke negaranya. Tersisah di Indonesia, hanya sampahnya saja.

Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah terkadang membantah, bahwa investasi dan investor asing, memberikan dampak positif bagi negara berupa pajak, royalti dan sejumlah kebijakan pungutan pembayaran. Namun aplikasinya, sejumlah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negera, seperti pajak dan turunannya, posisinya sangat lemah.

Rumus bakunya, TAK ADA SATUPUN NEGARA YANG MAKMUR, SEJAHTERA SERTA MAJU, HANYA MENGANDALKAN PAJAK DAN ROYALTI. TITIK ! justru sebaliknya, negara negara penganut “ekonomi pajak” banyak yang bangkrut, seperti Yunani dan hampir melanda Argentina.

Oleh karena itu, sistim pajak adalah penerapan teori ekonomi klasik. Solusinya, sistim ekonomi klasik perlu ditinggalkan, termasuk “system pajak” sangat wajib di ubah.

Parameternya, ketika kebijakan ekonomi nasional masih menempuh sistim demikian, maka pemerintah terperangkap dalam penerapan teori ekonomi klasik. Dalam realitas tersebut, sejumlah negara negara maju dan berkembang telah menanggalkan, alias tidak menggunakan, bahkan sistim tersebut telah lama dibuang.

Lalu pertanyaan kemudian, mengapa pemerintah masih menerapkan sistim klasik? jika mengandung resiko tinggi. Jawabnya, dalam ogika mereka, yakni para ekonom penggerak pembangunan, beranggapan bahwa, hanya dengan sistim utang, investasi dan investor asing, merupakan cara paling laris dan tercepat untuk memuaskan para pengkritik, oposisi, termasuk para politisi dan juga cara cepat meningkatkan nilai anggaran pembangunan, termasuk realisasinya. Maka tak pedulilah tingginya resiko.

Kata kuncinya, untuk membangkitkan pembangunan ekonomi nasional, rumus paling jitu adalah memperbanyak masyarakat untuk bekerja.

Indikatornya, jumlah lapangan kerja di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk. Bahkan, lapangan kerja membentang sepanjang nusantara.

Contoh paling dekat dan didepan mata, dapat kita lihat, sepanjang aliran sungai Ciliwung, dari Bogor sampai Jakarta, adalah lapangan kerja. Juga, terlihat sejauh bentangan rel kereta api, dari Cikampek hingga Jakarta, di sekitarnya di penuhi sampah yang beserakan, adalah juga lapangan kerja. Ditempat seperti itu, masih membutuhkan ratusan pekerja untuk membersihkan sampah.

Selain itu, masih terlalu banyak lagi lapangan kerja bertebaran di seantero nusantara. Hanya saja, pemerintah selalu penuh ketakutan, ketika sektor jasa lebih banyak di banding sektor rill atau produksi, maka bisa menjadi penyebab terjadinya inflasi. Lagi lagi, cara demikian, dan ketakutan terhadap inflasi, adalah teori ekonomi klasik. Termasuk sistem dan rumus yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung inflasi adalah cara ekonomi klasik yang tak berguna lagi. Aplikasinya, bukankah dengan penerapan metode menekan inflasi, akibatnya berimbas pada jumlah orang miskin, dan penduduk marginal. Dengan dasar utama, uang lebih banyak berputar atau di miliki oleh orang kaya dan penduduk kelas atas.

Sekali lagi, Inti paling urgen adalah perbanyak penduduk Indonesia bekerja. Tujuannya, untuk meningkatkan pendapatan perkapita, bukan memperbanyak orang kaya atau mengejar pertumbuhan berdasarkan angka angka ekonomi yang tak logis. Satu lagi, tinggalkan penerapan teori ekonomi klasik.