Jangan Primitif di ERA Fagogoru

Jangan Primitif di ERA Fagogoru

Oleh: Muh Marjan Halek

Merespon dinamika masyarakat dibawah kepemimpiran ERA Fagogoru dalam strategi menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kab. Halteng yang menuai pro kontra pada dua tahun kepemimpinan berjalan.

Refleksi dua tahun kepemimpinan Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abdurahim Ode Yani (ERA Fagogoru) menuai banyak kritik dan apresiasi yang datang dari lapisan masysarakat. Masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan, baik politisi, akademisi dan ekonom serta lainya mencoba untuk mengutarakan pendapatnya melalu cuitan di berbagai sosial media terutama Facobbok.

Sebagai daerah yang demokratis hal ini menjadi wajar jika menggunakan asas kebebasan berpendapat karena pada dasarnya kebebasan berpendapat menjadi keharusan dalam sistem demokrasi. Menutup mata pada subtansi yang diutarakan, dibawah kepemimpinan ERA Fagogoru menjadi lumbung tumbuhnya domokrasi di Kab. Halteng, dimana masyarakat dan pemerintah sama-sama hadir pada ruang publik sehingga akan terciptanya sistem pemerintahan yang terbuka.

Dinamika politik lokal daerah kab. Halteng masih bersifat kompleks dan tradisional karena belum terlepas dari kubuh kualisi dan oposisi layaknya pemerintahan sebelumnya, hal ini terlihat jelas didalam struktur pemerintahan dan lapisan masyarakat yang selalu menjust kepemimpinan ERA Fagogoru adalah miliki simpatisan pemenang sementara simpatisan oposisi adalah barisan sakit hati. Namun ERA Fagogoru saat ini mencoba untuk menciptakan sistem pemerintahan milik bersama dimana tidak ada prioritas pembangun pada lumbung suara terbesar akan tetapi mencoba untuk memeratakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan mempersiapkan perkembangan daerah kedepanya.

Usia dini Pemerintahan

Dua tahun kepemimpinan ERA Fagogoru merupakan waktu yang terlalu singkat untuk merubah wajah daerah Kab. Halteng dari ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dari seluruh daerah Kab/Kota di Prov. Maluku Utara khususnya. Komitmen untuk memajukan daerah terlihat serius ketika pasca pengambilan sumpah jabatan dan restrukturisasi didalam kubuh pemerintahan, selain itu rancangan program juga diusung sesuai dengan prioritas daerah serta meminimalisir konflik internal kualisi (bagi jatah).

Evaluasi perkembangan daerah pada pemerintahan sebelumnya menjadi aspek yang tidak dilepas pisahkan, seperti pembangunan di wilayah dapil II (Patani-Gebe) yang tertinggal dan wilayah dapil I (Weda) yang masih belum terselesaikan. Beban yang dipikul ERA Fagogoru bukanlah menjadi hal yang mudah dan membutuhkan durasi waktu yang panjang untuk mengelolah daerah yang maju bukan hanya pada aspek infrastruktur namun juga pada aspek suprastrukturnya.

Kemiskinan dan pengangguran menjadi fokus utama ERA Fagogoru. Banyaknya Sumber Daya Manusia pada ketagori sarjana maupun diploma dan lainya, mendapat perhatian tersendiri sehingga ERA Fagogoru menawarkan program Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta program lainaya untuk menekan angka pengangguran di Kab. Halteng. Meskipun pada akhirnya program PTT tidak berjalan masif dan mendapat banyak kritikan, namun yang harus kita sadari bersama adalah PTT bukan satu-satunya program unggulan untuk mengatasi pengangguran di Kab. Halteng dan ini bagian dari rancangan program yang harus dievalusi secara spesifik.

ERA Fagogoru juga membuka ruang investasi kepada investor baik didalam maupun diluar negeri untuk mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) dengan harapan hadirnya investor di Kab. Halteng menjadi ruang untuk meresap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Tidak bisa kita naifkan bahwa hadirnya beberapa perusahaan tambang di Kab. Halteng meresap banyak tenaga kerja lokal, namun ada hal yang sekiranya harus diperkatikan yakni pada sistem pengelolaan yang tidak berdampak pada kerugikan daerah atau masyarakat kedepanya.

Hadirnya satu perusahaan khusunya tambang tidak terlepas dari ekploitasi lingkungan dan merampas ruang hidup. Seperti yang terjadi di Kab. Halteng dimana beberapa perusahaan yang berekspansi sehingga mengancam ruang hidup masyarakat adat dan masyarakat lingkar tambang serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Selain perusahaan-perusaan tersebut juga menghadirkan konflik internal ditengah-tengah masyarakat (buruh) yakni antara tenaga kerja lokal, luar daerah dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kondisi tersebut bukan menjadi alasan yang kuat dan satu-satunya untuk mengusir investor serta TKA dari daerah Kab. Halteng, apabila hal tersebut terjadi maka masyarakat dan pemerintah Kab. Halteng masih berfikir tradisional dan primitif karena tidak terbuka atau selalu menutup diri dalam persaingan global saat ini yang semakin kompleks.

Pokok persoalan yang terjadi di kawasan Tambang adalah perampasan ruang hidup masyarakat adat, Analisis Dampak Lingkungan, pengelolaan CSR dan kotrak kerja buruh serta membuludaknya TKA. Melihat persoalan tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa bagian diatas, seperti persoalan masyarakat adat yang sampai saat ini belum mendapat kejelasan secara legalitis yang harus diperjuangan secara masif oleh masyarakat dan legislatif, begitu juga dengan AMDAL dan CSR yang harus dijalankan serta dikelolah dengan baik dan serius, maka sekalipun pemerintah saat ini telah melakukan evalusi namun bentuk pengawal harus dijabarkan sehingga peran pemerintah bukan hanya bersifat evaluator namun fungsi kontroling juga dijalankan.

Begitu juga dengan konflik internal buruh (TKA dan lokal). Pemerintah daerah sudah seharusnya melakukan pengkroscekan secara serius di lapangan khusunya pada TKA melalui administrasi atau surat izin kerja yang digunakan (karena yang harus dihindari adalah pemalsual serta penyelewangan visa dan surat izin kerja) apabila adanya pelanggaran oleh TKA maka harus dikenakan denda/sangsi kepada daerah dan diproses secara hukum dengan tujuan menciptakan efek jerah terhadap TKA. Selain itu pemerintah sudah seharusnya memperjelas kontrak kerja buru lokal dengan tujuan tidak membludaknya buruh lokal yang berakibat pada ketersinggungan dan menjaga kerentanan sosial masyarakat.