Jakarta, – Kasus refungsionalisasi kali Jakbar yang masih dalam proses dan belum tuntas kini memunculkan nama baru yang di sebut-sebut Santoso dalam persidangan, yaitu Syamyudin Lologau yang kini menjabat sebagai Walikota Jakarta Utara.
Santo panggilan akrab Santoso mengakui bahwa Syamyudin Lologau menerima aliran dana korupsi tersebut. Bahkan Santo menyebutkan bahwa Syamsudin Lologau menerima uang haram itu sebesar 50 Juta rupiah yang berarti Syamyudin terlibat dalam kongkalikong Refungsionalisasi Kali di Jakabar.
Mengenai hal ini, Keluarga Besar Organisasi Sayap Serikat Islam ( SI ) sangat menyayangkan masih banyak kasus korupsi yang terjadi di lembaga Negera. Begitupun yang kasus korupsi yang menyeret nama walikota Jakarta Utara Syamsudin Lologau.
” Kasus korupsi yang menyeret nama Walikota Jakarta Utara menjadi preseden buruk bagi bangsa ini. Pemimpin yang seharusnya bekerja untuk kesejahteraan Rakat malah melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi nasfu dan kepentingan pribadinya, sehingga kepentingan rakyat terabaikan dan nasibnya semakin tidak karuan,” kata Arhi Progresif salah satu Ketua organisasi serumpun Serikat Islam saat diwawancari di Jakarta, Minggu (10/2).
Arhi mengatakan korupsi menjadi penyakit yang paling susah di sembuhkan. Apalagi penyakit tersebut sudah mewabah keberbagai instansi Negera.
Maka dari itu lebih lanjut Arhi Progresif menyatakan dalam rangka jihad melawan korupsi Keluarga Besar Organisasi Sayap SI akan fokus untuk menyoroti Korupsi Walikota Jakarta Utara.
” Kami akan fokus untuk menyoroti Kasus Korupsi Walikota Jakarta Utara. Tentu ini dalam rangka menyelamatkan negara dari para koruptor. Sehingga perlu secara seksama memerangi dan memberantas Korupsi,” kata Arhi Progresif.
Keluarga Besar Organisasi Sayap SI pun akan Menyuarakan beberapa tuntutan yang berhubungan dengan Kasus Korupsi Walikota Jakarta Utara.
” Dalam kasus korupsi Walikota Jakarta Utara kami meminta kepada KPK untuk segera bertindak cepat, juga kami menuntut agar Bapak walikota segera mundur, dan Gubernur Anies Baswedan segera mencopotnya. selebihnya Jakarta Utara harus di pimpin oleh orang yang jujur dan tidak korupsi,” pungkas Arhi Progresif.